Ma’ruf Amin: Kita Harus Berkomitmen Menjalankan Semua Keputusan MK

Ma'ruf Amin: Kita Harus Berkomitmen Menjalankan Semua Keputusan MK

Ma’ruf Amin: Kita Harus Berkomitmen Menjalankan Semua Keputusan MK – Calon Wakil Presiden nomer urut 01 Ma’ruf Amin menyuport ketentuan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU Penentuan Umum. Menurut dia, ketentuan itu mesti ditaati oleh semua pihak.

” Putusan MK itu final and binding, jadi mengikat serta final. Sebab itu kita menjadi penduduk bangsa kita mempunyai komitmen buat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, ” kata Ma’ruf di kediamannya di Jalan Situbondo, No 12, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3) .

Ketentuan MK yaitu menganulir Kartu Sinyal Masyarakat elektronik (e-KTP) menjadi ketentuan khusus buat mencoblos. Dengan adanya ini, tukasnya, dengan cara gak langsung bakal kurangi golput.

” Saya fikir baik juga, lantaran kecuali KTP itu pun suket namanya ya, surat info itu mungkin saja hingga orang yang dapat menentukan tambah besar, ada beberapa orang yang belum miliki KTP baru miliki suket. Jadi otomatis kurangi golput, walau sebenarnya bukan golput ia tdk dapat menentukan lantaran KTP belum jadi. Karenanya ada ketentuan MK itu ada juga jalan keluar, ” katanya.

Dengan begitu, Ma’ruf menyebutkan keikutsertaan pemilih bakal bertambah karenanya ada putusan itu. Walaupun begitu, Ma’ruf memohon supaya petugas melihat keaslian suket itu.

” Kita selamanya pastikan itu tdk palsu, selama itu benar, benar jadi justru dapat menaikkan gunakan haknya, ” tangkisnya.

Seperti didapati, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah akan memutuskan jika e-KTP atau KTP-el bukan salah satu ketentuan ciri-ciri sah buat mengerjakan pencoblosan pada Pemilu 2019. Penduduk yang belum mendapatkan e-KTP atau KTP-el dimaksud bisa gunakan surat rekam e-KTP buat ada ke Tempat Pengambilan Nada (TPS) .

Awal kalinya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyetujui permintaan buat uji materi atau judicial ulasan pada UU Pemilu masalah 210 ayat (1) serta 383 (2) . MK akan memutuskan buat berikan batas waktu 7 hari untuk calon pemilih yang ingin ubah Tempat Pengambilan Nada (TPS) . Awal kalinya, dalam masalah itu, batas waktu buat ubah TPS yaitu 30 hari.

” Buat lis pemilih barusan MK pun berikan kelonggaran waktu dapat didaftar s/d 7 hari sebelum hari pungutan suara, ” kata Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (28/3) .

Tidak hanya itu, lanjut Arief, MK mengatakan pemilih yang belum mengatur surat info ubah menentukan, bisa gunakan KTP elektronik buat menentukan dengan ketentuan melapor ke KPUD maksimum 7 hari sebelum pencoblosan.

” Bisa dengan KTP elektronik atau mungkin dengan surat info, hanya MK mengatakan surat info yaitu surat info jika ia udah direkam dari data ketunggalannya, ” tukasnya

Tidak hanya itu, MK pun mengizinkannya KPU membangun TPS baru jika yang ada kurang melayani pemilih yang ubah menentukan atau pemilih penambahan.

” Yang ke dua ini amat substansial sangat utama, MK membolehkan KPU buat melayani pemilih yang ubah menentukan atau lis pemilih penambahan jika memang tidak sudah cukuplah buat didistribusikan ke TPS yang ada jadi ia bisa di layani dengan dibangun TPS serta dikasih surat suaranya, ” katanya

Sehubungan menambahkan waktu hitung nada, Arief menyebutkan MK akan memutuskan hitung nada bisa sesuai sangat lamban 12 jam sesudah hari pungutan suara.

” Itu dapat dituntaskan s/d sangat lama 12 jam setelah hari yang sama itu selesai, jadi berarti sesudah waktu 00. 00 bakal ada penambahan 12 jam, jadi dapat sampai dengan waktu 12. 00 siang besoknya, ” jelasnya.